Mayoritas Penduduk Indonesia Merupakan Tamatan SMA Pada 2025

Kualitas sumber daya manusia juga pemerataan pendidikan di suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari perbandingan jumlah masyarakat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berikut persentase penduduk Indonesia berdasarkan pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2025:

Tidak/belum pernah sekolah : 2,85%
Belum Tamat SD : 8,52%
SD Sederajat : 23,9%
SMP Sederajat : 22,48%
SMA/SMK Sederajat : 31,25%
Perguruan Tinggi : 11%

Terlihat jelas bahwa lulusan SMA memiliki persentase terbanyak persentasenya mencapai 31,25%, kemudian kategori yang mendominasi lainnya ialah lulusan SD sebanyak 23,9% dan lulusan SMP yang persentasenya tidak berbeda jauh yakni 22,48%. Lulusan perguruan tinggi persentasenya mencapai 11%, angka ini lebih besar dibanding penduduk yang belum menamatkan SD (8,52%) dan kategori Tidak/belum pernah sekolah (2,85%).

Kabar baiknya, di lima tahun terakhir, penduduk Indonesia yang termasuk ke dalam kategori tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat SD, cenderung mengalami penurunan. Sedangkan untuk kategori lulusan sekolah menengah angkanya fluktuatif. Adapun untuk lulusan perguruan tinggi terus menunjukkan kenaikan yang positif bahkan dalam satu dekade terakhir.

Meski demikian, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Perlu terus dilakukan evaluasi mengingat jumlah penduduk Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah. Perbandingannya dengan jumlah lulusan perguruan tinggi pun dinilai cukup jauh. Sehingga pemerintah perlu menjadikan masalah pemerataan pendidikan ini sebagai prioritas utama.

Pada tahun 2026 ini upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan yakni dengan memproyeksikan anggaran pendidikan yang berkisar antara Rp757,8–769,08 triliun. Nilai ini setara dengan sekitar 20% dari total belanja negara yang ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Jika dibandingkan dengan proyeksi anggaran pendidikan tahun 2025 yang berkisar antara Rp690–724,3 triliun, alokasi tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 0,4% hingga 9,8%. Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah, sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu sekaligus memperluas akses layanan pendidikan di seluruh jenjang.