Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah lanjutan menyusul kericuhan demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026). Perguruan tinggi tersebut berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah kampus lain untuk menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi selama aksi berlangsung.
Rencana pembentukan tim tersebut disampaikan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, dalam konferensi pers di lingkungan kampus pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Ova, proses pencarian fakta diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kantor DPRD DIY hingga kawasan Bundaran UGM.
Tim yang akan dibentuk diharapkan dapat bekerja secara independen, objektif, dan transparan dengan mengedepankan bukti serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari respons UGM terhadap dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama pengamanan demonstrasi, termasuk yang disebut berdampak terhadap mahasiswa dan sivitas akademika.
UGM sebelumnya menyampaikan kecaman terhadap segala bentuk tindakan represif, kekerasan, maupun intimidasi terhadap peserta aksi.
Tujuh Mahasiswa Telah Dipulangkan, UGM Siapkan Pendampingan
Kericuhan demonstrasi pada 10 November 2026 turut berdampak pada sejumlah mahasiswa UGM yang berada di lokasi kejadian.
Berdasarkan keterangan universitas, tujuh mahasiswa UGM yang sempat ditangkap telah dipulangkan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Sementara itu, satu mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis.
Menanggapi kondisi tersebut, pihak universitas memberikan pendampingan kepada mahasiswa terdampak melalui bantuan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan fisik dan psikologis.
UGM juga membuka saluran komunikasi resmi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan atau pendampingan setelah peristiwa tersebut.
Langkah perlindungan tersebut menjadi salah satu perhatian universitas, mengingat demonstrasi juga melibatkan mahasiswa yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.
Selain memberikan bantuan langsung, UGM menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut untuk memastikan bagaimana peristiwa berlangsung dan apakah terdapat tindakan yang melanggar hak-hak peserta aksi.
Tim Gabungan Akan Kumpulkan Bukti dan Keterangan dari Berbagai Pihak
Pembentukan TGPF direncanakan melibatkan perguruan tinggi lain agar proses pengumpulan fakta dapat dilakukan secara lebih luas.
Ova menjelaskan bahwa tim tersebut diharapkan mampu menghimpun keterangan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat yang mengalami atau menyaksikan langsung peristiwa demonstrasi.
Selain mendengarkan kesaksian, tim juga akan mengumpulkan dokumentasi serta menelusuri kronologi kejadian, termasuk dugaan kekerasan selama proses pengamanan aksi.
UGM menegaskan bahwa proses tersebut bukan untuk mengambil kesimpulan sebelum fakta terkumpul, melainkan memastikan setiap temuan memiliki dasar yang jelas.
Sebagai institusi pendidikan, universitas ingin menjadikan data dan bukti sebagai landasan dalam menyampaikan sikap maupun rekomendasi.
Ova juga menjelaskan bahwa penelusuran akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa dan tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika.
Hasil pencarian fakta nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan pendekatan tersebut, UGM berupaya memastikan bahwa respons terhadap kericuhan tidak hanya didasarkan pada informasi yang beredar, tetapi juga melalui pemeriksaan terhadap bukti dan keterangan yang relevan.
Polda DIY Juga Berencana Bentuk Tim Pencari Fakta
Di tengah rencana yang disiapkan UGM, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) juga disebut akan membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan pihak universitas.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah tim yang digagas UGM bersama perguruan tinggi lain akan bergabung dengan tim bentukan kepolisian atau bekerja melalui mekanisme tersendiri.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai teknis pelaksanaan masih perlu dilakukan lebih lanjut.
Menurut Arie, hal terpenting adalah memastikan proses penelusuran dilakukan berdasarkan pengetahuan dan fakta yang dapat diuji.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan universitas dalam pencarian fakta merupakan bagian dari tanggung jawab kampus untuk melindungi mahasiswa sekaligus menjaga hak-hak sipil.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penelusuran terhadap gas air mata yang disebut masuk ke lingkungan kampus, Arie menyampaikan bahwa perhatian universitas mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan warga kampus dan hak masyarakat.
Rencana pembentukan TGPF ini menunjukkan upaya UGM untuk menempatkan pendekatan akademik dan berbasis bukti dalam merespons peristiwa demonstrasi.
Melalui kerja sama antarkampus, hasil penelusuran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian kejadian sekaligus menjadi dasar rekomendasi kepada pihak berwenang.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan pada 12 November 2026, pembentukan tim masih berada pada tahap inisiasi. Susunan anggota, mekanisme kerja, dan waktu penyampaian hasil penelusuran belum diumumkan secara terperinci.
Baca Juga: 3 Dosen UGM Kantongi Sertifikasi Tertinggi Pengajar Bahasa Korea dari Pemerintah Korsel
Komentar Pengunjung (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!