Presiden Prabowo Subianto menyoroti sistem pendidikan Indonesia yang dinilainya masih berpotensi membentuk pola pikir terlalu terfokus pada bidang tertentu. Kondisi tersebut disebut dapat menjadi salah satu penyebab kurangnya keterpaduan pemikiran di kalangan elite nasional.
Pandangan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Prabowo, persoalan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas sektor. Oleh karena itu, dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tetapi juga memahami keterkaitannya dengan bidang lain.
Prabowo Nilai Elite Indonesia Masih Terjebak Pola Pikir Sektoral
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa perkembangan situasi global membuat persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan semakin sulit dipisahkan.
Ia mencontohkan bagaimana instrumen ekonomi, perdagangan, dan pangan kini dapat digunakan sebagai bagian dari strategi suatu negara dalam menghadapi dinamika internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut para pengambil kebijakan untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh agar tidak memandang persoalan hanya dari satu sudut pandang.
Namun, Prabowo menilai sebagian kalangan elite Indonesia masih bekerja dan berpikir dalam batas-batas sektoral yang terpisah.
"Salah satu kelemahan dari bangsa Indonesia adalah bahwa elite kita terkotak-kotak dalam silo-silo sektoral. Ini mungkin bersumber dari pendidikan kita," ujar Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana diberitakan detikEdu, Kamis (22/10/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap dunia pendidikan yang menurutnya perlu lebih mendorong keterhubungan antardisiplin ilmu.
Pendidikan Tinggi Didorong Lebih Multidimensional
Prabowo berpandangan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir calon pemimpin bangsa.
Ia menilai pendekatan pendidikan yang berfokus pada satu bidang keilmuan masih dapat diterapkan pada jenjang sarjana atau S1. Pada tahap tersebut, mahasiswa dinilai perlu membangun dasar pengetahuan dan kompetensi sesuai disiplin ilmu yang dipilih.
Namun, pada jenjang magister dan doktor, Prabowo menginginkan pendekatan pembelajaran yang lebih luas dan multidimensional.
"Saya kira sektoral itu mungkin sampai di S1. S2 (dan) S3 sudah harus lebih multidimensional," tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, lulusan pendidikan pascasarjana diharapkan mampu memahami hubungan antara berbagai persoalan, termasuk bagaimana suatu kebijakan ekonomi dapat berdampak terhadap kondisi sosial, politik, maupun keamanan.
Prabowo juga berharap pendidikan tinggi tidak menghasilkan lulusan dengan cara berpikir yang kaku dan terbatas pada bidang keahlian masing-masing.
Akademisi Diminta Ikut Mengevaluasi Sistem Pendidikan
Selain menyoroti pola pikir kalangan elite, Prabowo mengajak perguruan tinggi dan para akademisi untuk mengevaluasi pendekatan pendidikan yang selama ini diterapkan.
Ia secara khusus menyinggung peran profesor dan kalangan akademik dalam membentuk generasi terdidik yang kelak menempati berbagai posisi strategis.
Menurutnya, pembenahan pendidikan perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir secara terpadu atau integralistik.
Perubahan tersebut diharapkan dapat membantu lulusan perguruan tinggi memahami persoalan nasional secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keahlian teknis dalam satu sektor.
Gagasan ini juga berkaitan dengan pendekatan politik dalam negeri yang disampaikan Prabowo. Ia menegaskan pentingnya mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kelompok serta merangkul berbagai kekuatan yang ada di Indonesia.
Dalam pandangannya, kerja sama lintas sektor menjadi semakin penting karena tantangan pembangunan nasional tidak dapat diselesaikan oleh satu kelompok atau bidang keilmuan saja.
Melalui dorongan tersebut, Prabowo berharap dunia pendidikan tinggi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan keterpaduan pemikiran di tingkat nasional.
Meski demikian, pernyataan Prabowo masih berupa penilaian dan arah perubahan yang diharapkan. Belum terdapat rincian kebijakan atau perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang secara khusus diumumkan dalam pidato tersebut.
Komentar Pengunjung (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!