Guru Besar UGM Satyawan Pudyatmoko Dilantik Jadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Presiden Prabowo Subianto menunjuk akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Satyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Berbekal pengalaman di bidang konservasi dan kehutanan, Satyawan akan memimpin upaya pencegahan kebakaran gambut serta pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Satyawan merupakan akademisi sekaligus guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang konservasi sumber daya alam dan pengelolaan ekosistem.

Sebelum menerima penugasan barunya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan.

Dalam pelantikan tersebut, Satyawan akan didampingi Mayor Jenderal TNI Sriyanto yang dipercaya mengemban jabatan Wakil Kepala BPGMN.

Pembentukan badan baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kerusakan lingkungan.

BPGMN akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran gambut, pengendalian kerusakan ekosistem, serta pemulihan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami degradasi.

Fokus pada pencegahan kebakaran gambut saat musim kemarau

Setelah dilantik, Satyawan menjelaskan bahwa salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah memperkuat pengelolaan gambut untuk menekan kejadian kebakaran yang berulang, terutama ketika Indonesia menghadapi musim kemarau ekstrem.

Kebakaran pada lahan gambut menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus karena dapat menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari.

Menurut Satyawan, BPGMN akan berupaya mengurangi kejadian kebakaran secara bertahap, terutama pada kawasan yang selama ini mengalami kebakaran berulang.

Untuk mendukung langkah tersebut, badan yang dipimpinnya akan melakukan pemetaan terhadap kawasan gambut di Indonesia.

Satyawan menyebut terdapat lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan.

KHG merupakan satuan ekosistem gambut yang berada di antara sungai, laut, atau unsur perairan lainnya dan memiliki keterkaitan dalam sistem tata air.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi kawasan yang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan lebih awal.

Wilayah dengan tingkat kerusakan dan kerentanan kebakaran yang tinggi akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program BPGMN.

Pemulihan gambut dilakukan dengan menjaga kondisi lahan tetap basah

Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan gambut Indonesia adalah perubahan kondisi alami lahan dari basah menjadi kering.

Satyawan menjelaskan bahwa perubahan tersebut kerap berkaitan dengan pembangunan kanal yang menyebabkan air keluar dari kawasan gambut.

Padahal, gambut secara alami merupakan ekosistem lahan basah yang membutuhkan ketersediaan air untuk mempertahankan fungsinya.

Ketika air terus berkurang, lapisan gambut dapat mengering dan menjadi lebih rentan terbakar, khususnya pada musim kemarau.

Kondisi ini juga dapat memperburuk dampak kebakaran karena api pada lahan gambut berpotensi merambat ke lapisan tanah yang mengandung bahan organik.

Untuk mengurangi risiko tersebut, BPGMN akan memprioritaskan upaya pembasahan kembali kawasan gambut melalui pengelolaan tata air.

Satyawan menjelaskan bahwa salah satu langkah yang direncanakan adalah melakukan pemetaan jaringan kanal dan membangun sekat kanal agar air tidak mengalir keluar dari kawasan gambut secara berlebihan.

Sekat kanal berfungsi menahan aliran air sehingga kelembapan lahan dapat dipertahankan dan proses pengeringan gambut dapat dikurangi.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga fungsi kubah gambut, yaitu bagian ekosistem yang berperan penting dalam menyimpan air.

Dengan memperbaiki sistem tata air, pemerintah berharap kondisi gambut dapat dipulihkan secara bertahap sehingga risiko kebakaran pada musim kemarau dapat ditekan.

Pengelolaan gambut akan melibatkan masyarakat setempat

Selain memperbaiki kondisi ekosistem, BPGMN berencana melibatkan masyarakat dalam kegiatan pencegahan kebakaran serta pengelolaan kawasan gambut.

Satyawan menyampaikan bahwa lembaga tersebut akan bekerja sama dengan polisi kehutanan untuk melaksanakan patroli, penyuluhan, dan pendampingan di lapangan.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik gambut dan cara pengelolaan yang dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Salah satu perhatian pemerintah adalah pemilihan komoditas pertanian atau usaha yang dikembangkan pada kawasan gambut.

Menurut Satyawan, kegiatan ekonomi masyarakat perlu disesuaikan dengan karakteristik alami lahan gambut yang membutuhkan kondisi basah.

Penggunaan komoditas yang memerlukan pengeringan lahan secara berlebihan berpotensi mengganggu fungsi hidrologis gambut dan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.

Karena itu, BPGMN akan mendorong pengembangan komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi lahan basah.

Pendekatan ini diharapkan dapat menggabungkan kebutuhan pelestarian lingkungan dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

Satyawan menegaskan bahwa upaya pengelolaan gambut tidak seharusnya menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar kawasan tersebut.

BPGMN dibentuk untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional merupakan lembaga baru yang berada langsung di bawah Presiden.

Pembentukannya ditujukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove melalui pendekatan yang melibatkan berbagai sektor serta lembaga terkait.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan bahwa kedudukan BPGMN berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibubarkan pada tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya pengelolaan restorasi gambut dan mangrove dijalankan melalui BRGM, badan baru ini memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden.

Dalam pelaksanaannya, BPGMN juga diarahkan untuk menjalankan kegiatan hingga tingkat desa, termasuk dalam pencegahan munculnya titik api kebakaran hutan dan lahan.

Selain menangani gambut, badan tersebut bertugas memperkuat perlindungan kawasan mangrove serta mengurangi deforestasi dan kerusakan ekosistem pesisir.

Pemulihan kawasan mangrove yang mengalami kerusakan juga menjadi salah satu bagian dari mandat lembaga.

Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah berencana melibatkan tenaga profesional, akademisi, serta ahli yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

Keterlibatan berbagai pihak diperlukan mengingat persoalan kedua ekosistem tersebut berkaitan dengan aspek lingkungan, penggunaan lahan, kehidupan masyarakat, serta kegiatan ekonomi.

Profil Satyawan Pudyatmoko, akademisi kehutanan asal Boyolali

Satyawan Pudyatmoko lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1971.

Perjalanan akademiknya dimulai di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana kehutanan pada 1995 dan kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di fakultas tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Satyawan melanjutkan studi ke Jerman melalui Georg-August University of Göttingen.

Ia menempuh pendidikan magister di bidang kehutanan tropika dan menyelesaikannya pada 2001.

Pada jenjang tersebut, Satyawan melakukan penelitian mengenai ekologi burung raja udang di kawasan Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.

Minat penelitiannya dalam bidang konservasi satwa liar berlanjut ketika mengambil pendidikan doktor di universitas yang sama.

Ia berhasil memperoleh gelar doktor pada 2005 melalui penelitian tentang ekologi banteng di Taman Nasional Baluran.

Kajian terhadap satwa liar dan interaksinya dengan ekosistem kemudian menjadi salah satu bidang keilmuan yang terus dikembangkannya selama berkarier sebagai akademisi.

Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, Satyawan juga terlibat dalam sejumlah organisasi ilmiah internasional.

Ia tercatat sebagai anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) serta Wild Cattle Specialist Group yang berada dalam jaringan International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Satyawan juga aktif dalam perkumpulan alumni kehutanan Göttingen dan pernah memimpin Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia.

Pernah menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM

Karier Satyawan di UGM tidak hanya berlangsung sebagai pengajar dan peneliti, tetapi juga mencakup berbagai posisi kepemimpinan akademik.

Ia pernah dipercaya memimpin Laboratorium Satwa Liar dan menjabat Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Pengalaman kepemimpinannya berlanjut ketika menjabat Wakil Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang membidangi penelitian, kerja sama, alumni, dan kemahasiswaan.

Satyawan kemudian mengemban jabatan sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

Selain menjalankan tugas struktural, ia pernah terlibat sebagai Ketua Kelompok Kerja Gambut UGM, yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang tugas barunya di BPGMN.

Dalam bidang akademik, Satyawan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Pengelolaan Satwa Liar pada Fakultas Kehutanan UGM pada 25 Februari 2020.

Pada pengukuhannya, ia menyampaikan pidato ilmiah berjudul Merawat Hubungan Manusia dan Satwa Liar.

Melalui pidato tersebut, Satyawan membahas berbagai tantangan dalam konservasi satwa liar, termasuk tekanan akibat aktivitas manusia, perdagangan satwa, serta perubahan penggunaan lahan.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas disiplin ilmu dalam menghadapi konflik antara manusia dan satwa liar.

Menurut pandangannya, pengelolaan konservasi perlu mempertimbangkan aspek ilmiah, etika, dan keterlibatan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat menjaga keberlanjutan ekosistem.

Memiliki pengalaman memimpin konservasi nasional

Sebelum ditunjuk memimpin BPGMN, Satyawan telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan melalui jabatan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Ia mulai menjalankan peran tersebut pada 2023 di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum perubahan struktur kementerian.

Dalam jabatannya, Satyawan menangani berbagai persoalan konservasi, termasuk pengelolaan kawasan lindung serta upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem.

Salah satu isu yang pernah dibahasnya adalah pengembangan mekanisme pembiayaan pengelolaan taman nasional agar memiliki sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah sebelumnya mengembangkan pendekatan inovasi pembiayaan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 mengenai Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi agar tidak hanya bergantung pada pembiayaan konvensional.

Satyawan turut menyoroti potensi taman nasional dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mempertahankan fungsi konservasi.

Dalam pembahasan tersebut, kawasan seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi contoh pengembangan pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan pembiayaan yang lebih mandiri.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Satyawan dalam menghubungkan kebutuhan perlindungan lingkungan dengan tata kelola kelembagaan dan pembangunan ekonomi.

Tantangan menjaga gambut dan mangrove Indonesia

Penunjukan Satyawan sebagai Kepala BPGMN menempatkannya pada tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan persoalan kebakaran hutan, kerusakan ekosistem gambut, dan penurunan kondisi kawasan mangrove.

Pengelolaan gambut membutuhkan perhatian terhadap tata air, penggunaan lahan, serta aktivitas masyarakat di sekitar ekosistem tersebut.

Sementara itu, kawasan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan pesisir, menjadi habitat berbagai organisme, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Kerusakan kedua ekosistem tersebut memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga pada pencegahan kerusakan berulang.

Dalam konteks gambut, pembasahan kembali lahan dan pengendalian saluran drainase menjadi bagian dari langkah yang diprioritaskan.

Adapun pada kawasan mangrove, perlindungan dari deforestasi serta pemulihan area yang telah rusak menjadi perhatian dalam mandat BPGMN.

Dengan latar belakang keilmuan konservasi, pengalaman akademik di UGM, serta rekam jejak kepemimpinan di Kementerian Kehutanan, Satyawan akan menghadapi tantangan menerjemahkan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove menjadi langkah nyata di lapangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas badan baru tersebut nantinya akan bergantung pada koordinasi antarlembaga, efektivitas pemulihan ekosistem, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Rayakan 25 Tahun Pernikahan, Pasangan Dosen UGM Dikukuhkan Jadi Guru Besar Bersamaan