Dalam Rangka Hemat BBM, Pemkab Bangkalan Imbau ASN Menggunakan Sepeda Ke Kantor
Suasana berbeda terlihat pada hari pertama masuk kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Rabu (25/3/2026) pagi. Area parkir di kompleks perkantoran Pemkab Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta,...
Suasana berbeda terlihat pada hari pertama masuk kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Rabu (25/3/2026) pagi. Area parkir di kompleks perkantoran Pemkab Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, tampak lebih lengang dari biasanya. Hal ini terjadi setelah adanya imbauan penggunaan sepeda pancal bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk berangkat ke kantor.
Imbauan tersebut ditujukan kepada sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan, antara lain:
- Staf ahli
- Asisten sekretaris daerah
- Seluruh kepala OPD
- Kepala bagian sekretariat daerah
- Direktur UOBK RSUD
- Direktur BUMD
- Camat se-Kabupaten Bangkalan
Baca juga: Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Sekolah Online Di Tengah Krisis Global
Selain itu, seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf juga diharapkan menghadiri apel pagi di halaman kantor Pemkab Bangkalan dengan catatan menggunakan sepeda pancal sebagai sarana transportasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Bambang Setawan, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghemat bahan bakar minyak (BBM).
“Beliau (Bupati) mengharapkan kita harus membantu pemerintah dalam upaya mengiplementasikan efisiensi, termasuk penghematan BBM. Kalau pakai sepeda pancal, berkurang penggunaan BBM kendaraan dinas yang jumlahnya besar,” ungkap Bambang kepada Tribun Madura, Rabu (25/3/2026).
Menurut Bambang, kebijakan ini juga merupakan respons atas berkurangnya pasokan BBM nasional yang dipengaruhi kondisi geopolitik global, khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan sampai kapan imbauan penggunaan sepeda pancal akan diterapkan. Namun, ia menilai kebijakan ini membawa dampak positif.
“Selama BBM sulit didapat, selamanya pakai sepeda pancal tidak apa-apa pakai karena positif. Selain tubuh sehat, juga meringankan beban APBD kita. Rumah saya juga dekat,” pungkas Bambang.
Kebijakan Masih Tahap Kajian
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi, menjelaskan bahwa imbauan tersebut saat ini masih belum dituangkan dalam bentuk Surat Edaran (SE). Pemerintah daerah masih melakukan kajian terkait pola penerapannya.
“SE masih dibuat. Kami sekarang juga masih melakukan kajian apakah pemakaian sepeda pancal berlaku satu hari dalam seminggu atau dua minggu sekali,” ungkap Ismet.
Langkah ini, lanjutnya, menjadi bagian dari dukungan Pemkab Bangkalan terhadap program penghematan BBM. Ke depan, aktivitas ASN juga diarahkan untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda motor listrik.
Baca juga: Jumlah Sekolah di Indonesia Tahun Ajaran 2025/2026, Berikut Data Terbarunya
Konsumsi BBM dan Tekanan Anggaran
Ismet mengungkapkan bahwa dalam kondisi normal, setiap mobil dinas mengonsumsi sekitar 6 hingga 8 liter BBM per hari. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini membuat beberapa kendaraan dinas bahkan tidak lagi memiliki anggaran BBM dalam periode tertentu.
“Secara ketentuan, konsumsi BBM setiap mobil dinas dalam situasi normal sebanyak 6 liter hingga 8 liter per hari.Sekarang ini bahkan ada mobil dinas yang tidak menganggarkan atau per tiga bulan atau per 4 bulan untuk BBM karena kemampuan dana tidak ada,. Perjalanan dinas juga tidak ada, ATK saja banyak yang nol anggaran,” jelas Ismet.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) untuk menghemat biaya operasional, termasuk penggunaan listrik di kantor.
“Apabila sehari saja diterapkan WFA ataupun WFH, lumayan bisa menghemat bea pemakaian listrik di seluruh kantor. Seperti kebutuhan listrik, AC, hingga peralatan kantor lainnya yang menggunakan pasokan listrik,” tambahnya.
Ismet juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi pemotongan anggaran lanjutan setelah sebelumnya terjadi pengurangan hingga Rp 200 miliar pada tahun ini. Ia menyebut kondisi tersebut menyerupai situasi saat pandemi Covid-19, di mana pemerintah harus melakukan efisiensi ketat.
“Kami sekarang juga sedang was-was menunggu akan terjadi pemotongan anggaran lagi setelah Rp 200 miliar telah dipotong tahun ini. Ini situasinya mirip dengan wabah Covid-19, siap menarik ikat pinggang. Namun terpenting, layanan dasar masyarakat tetap berjalan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan,” pungkas Ismet.