Dosen dan Guru Besar Kampus Ternama Turun Tangan, Pemerintah Siapkan Langkah Hukum soal Banjir Sumatera

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penyebab banjir dan longsor di Sumatera dengan pendekatan ilmiah. Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup akan menggandeng para pakar, dosen, hingga guru besar dari kampus-kampus ternama guna memperkuat dasar hukum penanganan bencana tersebut.

Menurut Hanif, penegakan hukum atas banjir dan longsor di Sumatera tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berbasis pendekatan saintifik dan spasial yang dilakukan secara berjenjang. Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian menjadi langkah yang krusial.

“Maka kerja sama dengan Kementerian Dikti Saintek ini menjadi hal yang penting dan mendasar, sehingga dukungan expert yang sangat mumpuni akan kita bangun bersama,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Hanif menekankan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak dapat mengambil kesimpulan atau menetapkan pihak yang bertanggung jawab tanpa kajian ilmiah yang kuat. Kajian tersebut, kata dia, akan dilakukan secara menyeluruh dengan berbasis ilmu eksakta serta pembuktian ilmiah.

“Jadi ilmu pengetahuan akan menyatakan sejujur-jujurnya apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto menilai pelibatan para pakar dalam upaya penegakan hukum ini sebagai kebutuhan nasional yang strategis. Ia menyebut, para ahli yang akan dilibatkan berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.

Brian mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dikti Saintek, serta menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengoordinasikan keterlibatan dosen dan guru besar sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.

“Kami akan meminta melalui rektor-rektor yang ada untuk bisa memberikan nama-nama dosen maupun guru besar yang memiliki keahlian di bidang-bidang terkait,” ucapnya.

Kerja sama lintas kementerian ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan yang adil, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan, khususnya dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terus berulang di Sumatera.