Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memanaskan hubungan dengan dunia pendidikan tinggi Amerika Serikat. Kali ini, melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pemerintah menggugat Harvard University atas dugaan pelanggaran hak sipil terhadap mahasiswa Yahudi, termasuk yang berasal dari Israel.
Gugatan yang diajukan di Boston pada Jumat (20/3/2026) tersebut berpotensi mencapai nilai miliaran dolar. Pemerintah menilai Harvard telah membiarkan lingkungan pendidikan yang tidak ramah bagi mahasiswa Yahudi, yang dilaporkan mengalami kekerasan fisik serta pelecehan di lingkungan kampus.
Protes terkait isu ini diketahui meningkat sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023, yang berdampak pada dinamika sosial dan politik di berbagai kampus di Amerika Serikat, termasuk Harvard.
"Amerika Serikat tidak dapat dan tidak akan mentolerir kegagalan ini dan mengajukan gugatan ini untuk memaksa Harvard mematuhi Title VI, dan untuk memulihkan miliaran dolar subsidi pembayar pajak kepada lembaga yang diskriminatif," bunyi gugatan tersebut dikutip dari laman United Press International Sabtu (21/3/2026).
Respons Harvard University
Pihak Harvard membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan pemerintah. Universitas menegaskan bahwa mereka telah mengambil langkah proaktif dalam menangani isu antisemitisme di lingkungan kampus.
"Harvard telah mengambil langkah-langkah substantif dan proaktif untuk mengatasi akar penyebab anti-Semitisme dan secara aktif menegakkan aturan dan kebijakan anti-pelecehan dan anti-diskriminasi di kampus," demikian pernyataan dari pihak universitas.
Selain itu, Harvard juga mengklaim telah meningkatkan pelatihan serta edukasi terkait antisemitisme bagi mahasiswa, dosen, dan staf sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Ketegangan yang Lebih Luas dengan Kampus Elite
Langkah hukum ini merupakan bagian dari ketegangan yang lebih luas antara pemerintahan Donald Trump dan sejumlah universitas elite di Amerika Serikat. Isu yang dipersoalkan mencakup kebebasan akademik, kebijakan kampus, hingga pengaruh dinamika politik global terhadap lingkungan pendidikan.
Sejak menjabat kembali pada 2025, pemerintahan Trump diketahui aktif menyoroti Harvard. Pada Februari 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga menggugat Harvard terkait dugaan kegagalan menyerahkan dokumen penerimaan mahasiswa baru dalam penyelidikan yang melibatkan isu diskriminasi terhadap mahasiswa kulit putih.
Pada 3 Februari, Trump bahkan menyatakan tuntutan ganti rugi sebesar USD 1 miliar terhadap Harvard, meski tanpa penjelasan rinci.
Baca juga: Inilah 20 Kampus Terbaik di Dunia Versi THE WUR 2026, Oxford University Puncaki Daftar
"Kami sekarang menuntut ganti rugi sebesar Satu Miliar Dolar, dan tidak ingin melakukan apa pun lagi di masa mendatang dengan Universitas Harvard," kata Trump di Truth Social.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan bahwa Pentagon akan mengakhiri kemitraan akademisnya dengan Harvard. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa institusi tersebut tidak ramah terhadap militer Amerika Serikat.
Implikasi ke Depan
Kasus ini diperkirakan akan menjadi preseden penting dalam hubungan antara pemerintah federal dan institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Selain menyangkut aspek hukum, gugatan ini juga membuka perdebatan lebih luas mengenai batasan kebebasan akademik, perlindungan hak sipil, serta peran kampus dalam menghadapi isu global yang sensitif.
Komentar Pengunjung (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!