Beranda/Nasional/Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta Gratis pada 2027, Tidak Semua Sekolah Bisa Ikut
Nasional

Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta Gratis pada 2027, Tidak Semua Sekolah Bisa Ikut

Pemerintah bersama DPR menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk memperluas akses pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah swasta.

Agnes Z. YonatanBy Agnes Z. Yonatan•17 November 2026•5 Menit Baca•25 Dilihat•0 Komentar
ADVERTISEMENTKamusMahasiswa Network
Prefetch Container
Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta Gratis pada 2027, Tidak Semua Sekolah Bisa Ikut

Pemerintah berencana memperluas kebijakan pendidikan gratis hingga mencakup sekolah swasta pada 2027. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak masyarakat terhadap pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh sekolah swasta di Indonesia akan langsung memperoleh pembiayaan dari pemerintah. Penentuan satuan pendidikan yang dapat mengikuti program masih memerlukan proses pendataan dan verifikasi.

SPONSORED CONTENTKamusMahasiswa Network
Prefetch Container

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program sekolah swasta gratis pada tahun anggaran 2027.

“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” ujar Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Alokasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dasar, khususnya bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan biaya pendidikan.

Tidak semua sekolah swasta akan digratiskan

Salah satu aspek penting dalam rencana kebijakan ini adalah penentuan sekolah yang berhak menerima dukungan pembiayaan.

SPONSORED CONTENTKamusMahasiswa Network
Prefetch Container

Lalu menjelaskan bahwa sekolah swasta memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi fasilitas, pengelolaan, kebutuhan pembiayaan, maupun kurikulum pendidikan yang diterapkan.

Sebagian sekolah swasta menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada kurikulum nasional dan memiliki kebutuhan pendanaan yang relatif terbatas. Namun, terdapat pula sekolah yang menawarkan fasilitas tambahan serta program pendidikan khusus dengan biaya operasional lebih tinggi.

Perbedaan tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang mekanisme pelaksanaan program agar bantuan pendidikan dapat disalurkan kepada sekolah yang memenuhi ketentuan.

“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” kata Lalu.

Ia mencontohkan keberadaan sekolah swasta yang memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional, seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.

SPONSORED CONTENTKamusMahasiswa Network
Prefetch Container

Sekolah dengan karakteristik tersebut umumnya memiliki pendekatan pendidikan dan fasilitas tambahan yang menjadi bagian dari layanan yang ditawarkan kepada peserta didik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan model penyelenggaraan pendidikan sebelum menetapkan cakupan program pembiayaan.

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun daftar sekolah swasta yang berpotensi menjadi sasaran kebijakan.

Proses pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, sekaligus menentukan mekanisme bantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan.

Hingga kini, rincian mengenai jumlah sekolah penerima, besaran bantuan per siswa, serta mekanisme penyaluran anggaran belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang disampaikan.

Putusan MK menjadi dasar perluasan pendidikan gratis

Rencana pelaksanaan sekolah swasta gratis tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.

Melalui putusan tersebut, MK memberikan penegasan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 34 ayat (2) yang mengatur penyelenggaraan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar.

Mahkamah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan dasar tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah dan madrasah swasta sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem pendidikan nasional, jenjang pendidikan dasar mencakup sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), serta bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Putusan tersebut menjadi landasan penting untuk memperkuat jaminan akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri atau pertimbangan lainnya.

Namun, MK juga menegaskan bahwa sekolah swasta di Indonesia tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang sepenuhnya seragam, terutama dalam hal kebutuhan pendanaan dan karakteristik penyelenggaraan pendidikan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusan menjelaskan bahwa terdapat sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan tambahan di luar kurikulum nasional.

Program tersebut dapat berupa kurikulum internasional maupun pendidikan berciri khas tertentu yang menjadi keunggulan lembaga pendidikan dan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih sekolah.

Dalam kondisi demikian, pilihan bersekolah di lembaga pendidikan tertentu dapat berkaitan dengan layanan tambahan yang memang membutuhkan pembiayaan lebih tinggi.

Karena itu, MK memberikan ruang bagi pengaturan pembiayaan sekolah swasta dengan mempertimbangkan karakteristik lembaga pendidikan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Mahkamah juga menekankan bahwa bantuan pendidikan dari pemerintah kepada sekolah swasta perlu diberikan berdasarkan persyaratan tertentu, termasuk standar penyelenggaraan pendidikan, tata kelola, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian utama

Rencana penyediaan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk sekolah swasta gratis pada 2027 dapat menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan dasar di Indonesia.

Selama ini, tidak semua peserta didik dapat memperoleh tempat di sekolah negeri karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan daya tampung maupun kondisi persebaran fasilitas pendidikan.

Akibatnya, sebagian keluarga memilih sekolah swasta sebagai alternatif, meskipun keputusan tersebut dapat menimbulkan kebutuhan biaya tambahan.

Melalui skema pembiayaan yang direncanakan, pemerintah berupaya memperluas dukungan pendidikan agar peserta didik tidak menghadapi hambatan biaya dalam mengakses layanan pendidikan dasar.

Namun, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada ketepatan penentuan sekolah penerima, kecukupan alokasi anggaran, serta mekanisme pelaksanaan yang diterapkan pemerintah.

Proses verifikasi juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada satuan pendidikan yang membutuhkan dan memenuhi kriteria, tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional sekolah maupun kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keberadaan tenaga pendidik, kebutuhan sarana dan prasarana, serta perbedaan kondisi pendidikan di berbagai daerah.

Dengan anggaran yang telah disiapkan untuk 2027, tahap selanjutnya adalah memastikan tersusunnya aturan pelaksanaan yang jelas, termasuk mekanisme pendanaan dan penetapan sekolah penerima.

Rencana sekolah swasta gratis menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan pendidikan. Keberhasilannya kelak tidak hanya dapat dilihat dari jumlah sekolah yang memperoleh bantuan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi hambatan biaya dan memperluas akses pendidikan dasar bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: KBRI Manila buka program magang bagi mahasiswa Indonesia, kesempatan mengajar bahasa dan mengenalkan budaya di Filipina

ADVERTISEMENTKamusMahasiswa Network
Prefetch Container
Agnes Z. Yonatan

Penulis: Agnes Z. Yonatan

Tim redaksi & kontributor Kamus Mahasiswa. Berkomitmen menyajikan informasi terpercaya seputar beasiswa, tips akademik, dan dunia mahasiswa Indonesia.

Komentar Pengunjung (0)

Memeriksa status sesi...

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!