Kemendikdasmen Temukan 377 Dugaan Pelanggaran TKA 2026, Libatkan Siswa hingga Pengawas Ujian

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan gelombang utama Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/SMK sederajat.

Temuan tersebut melibatkan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan ujian, mulai dari peserta didik hingga pengawas, proktor, dan teknisi.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan aktivitas siaran langsung atau live streaming serta penyebaran dokumentasi kondisi ruang ujian melalui media sosial.

Menanggapi temuan tersebut, Kemendikdasmen memperkuat pengawasan sekaligus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah untuk memastikan seluruh dugaan pelanggaran dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib dalam setiap tahapan penyelenggaraan TKA.

Hal tersebut disampaikan dalam taklimat media mengenai pelaksanaan TKA yang digelar di Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Kemendikdasmen perketat pengawasan setelah temuan dugaan kecurangan

Munculnya ratusan dugaan pelanggaran menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan TKA 2026.

Kemendikdasmen menilai pemahaman terhadap tata tertib harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian, bukan hanya peserta didik.

Pengawas ruang, proktor, teknisi, hingga petugas pendukung lainnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, BKPDM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Tes Kemampuan Akademik SMA/SMK Sederajat pada 2 November 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama, serta dinas pendidikan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah kembali mengingatkan satuan pendidikan untuk memastikan seluruh ketentuan ujian dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terulangnya dugaan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan TKA berikutnya.

Surat edaran tegaskan kewajiban seluruh penyelenggara TKA

Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 memuat penegasan mengenai pedoman dan tata tertib yang harus dipatuhi selama penyelenggaraan TKA.

Pelaksanaan asesmen mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh unsur yang terlibat, termasuk satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, hingga peserta ujian.

Setiap pihak diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi serta kewenangan yang telah ditetapkan.

Selain kepatuhan terhadap prosedur, surat edaran tersebut juga menekankan pentingnya menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan asesmen berskala nasional.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, dugaan pelanggaran harus dilaporkan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan.

Dengan demikian, penanganan dugaan kecurangan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan laporan dan bukti yang dapat diperiksa, bukan sekadar informasi yang beredar tanpa verifikasi.

Libatkan Komdigi, Kemenag, hingga BSSN dalam pemantauan

Untuk menangani dugaan pelanggaran TKA, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kerja sama pemantauan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman.

Setelah berbagai indikasi pelanggaran teridentifikasi, BKPDM mengirimkan tiga surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, Komdigi, dan Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah meminta dukungan Komdigi untuk mengendalikan konten di media sosial yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena sejumlah temuan berkaitan dengan penyebaran informasi maupun dokumentasi aktivitas TKA melalui platform digital.

Sementara itu, koordinasi dengan Kemenag dan dinas pendidikan dilakukan untuk mengonfirmasi berbagai temuan pada satuan pendidikan yang berada dalam lingkup kewenangan masing-masing.

Kemendikdasmen juga terus melakukan verifikasi untuk memastikan apakah indikasi yang ditemukan benar-benar memenuhi unsur pelanggaran.

Investigasi dilakukan dengan memeriksa bukti dan pihak yang terlibat

Kemendikdasmen menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran TKA harus dilakukan secara hati-hati.

Menurut Toni Toharudin, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada bentuk dugaan pelanggaran, tetapi juga perlu mengidentifikasi pihak yang terlibat serta bukti yang mendukung temuan tersebut.

Proses ini penting untuk memastikan setiap tindak lanjut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen juga telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan pelanggaran tata tertib TKA.

Pemeriksaan tersebut masih berlangsung bersamaan dengan proses konfirmasi kepada dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama.

Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, 377 temuan yang tercatat masih berstatus dugaan dan belum seluruhnya dapat dinyatakan sebagai kasus pelanggaran yang terbukti.

TKA 2026 masih berlangsung, hasil dijadwalkan diumumkan Desember

Di tengah proses pemeriksaan dugaan pelanggaran, penyelenggaraan TKA 2026 jenjang SMA/SMK sederajat masih terus berjalan.

Setelah pelaksanaan gelombang utama, pemerintah masih menjadwalkan ujian susulan yang berlangsung sepanjang November 2026.

Tahapan tersebut memberikan kesempatan bagi peserta yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti TKA sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sementara itu, hasil TKA 2026 dijadwalkan diumumkan pada 23 Desember 2026.

Kemendikdasmen berharap penguatan pengawasan dan penegakan tata tertib dapat menjaga kepercayaan terhadap penyelenggaraan asesmen nasional tersebut.

Dengan melibatkan berbagai instansi dan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti, pemerintah berupaya memastikan dugaan pelanggaran ditangani secara tepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Temuan 377 dugaan pelanggaran sekaligus menjadi perhatian bagi seluruh satuan pendidikan untuk memperkuat kepatuhan terhadap prosedur serta menjaga integritas pelaksanaan ujian pada periode berikutnya.

Baca Juga: LPDP Tegaskan Jurusan S2 Tak Harus Linier dengan S1, Peluang Lintas Bidang Terbuka