Anggaran Dipangkas, Perpusnas Hentikan Program Distribusi Buku ke Berbagai Daerah

Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berdampak pada sejumlah program penguatan literasi di Indonesia. Salah satu program yang tidak dapat dilanjutkan pada 2026 adalah bantuan distribusi buku ke berbagai lokasi layanan masyarakat, seperti desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga Puskesmas.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengatakan penurunan anggaran yang cukup besar membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Program Literasi Terdampak Pemangkasan Anggaran

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Aminudin menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan literasi nasional.

Ia menyebut program distribusi buku yang sebelumnya menjadi salah satu upaya memperluas akses bacaan masyarakat kini tidak dapat dilaksanakan karena dana yang tersedia tidak mencukupi.

Bantuan Buku Sempat Berjalan pada 2024–2025

Menurut Aminudin, sepanjang 2024 hingga 2025 Perpusnas menjalankan program bantuan buku ke berbagai titik layanan masyarakat. Setiap lokasi penerima memperoleh sekitar 1.000 buku yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat.

Program tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai daerah. Buku-buku yang disalurkan dimanfaatkan secara aktif dan memperoleh respons yang baik dari para penerima manfaat.

Namun, program itu terpaksa dihentikan pada 2026 karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Perpusnas.

Upaya Perluasan Literasi Terhambat

Aminudin menilai penghentian program distribusi buku menjadi tantangan bagi upaya memperluas gerakan literasi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, penguatan akses terhadap bahan bacaan di daerah akan sulit dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Realisasi Anggaran Perpusnas

Aminudin menjelaskan bahwa pada 2025 Perpusnas memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp721,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp132 miliar sempat diblokir sehingga anggaran yang dapat digunakan tersisa Rp589,5 miliar.

Sepanjang tahun 2025, anggaran tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai unit kerja. Hingga akhir tahun, realisasi belanja mencapai sekitar Rp583,2 miliar atau setara dengan 98,93 persen dari anggaran yang dapat digunakan.