Jawa Barat Puncaki Daftar: Inilah 10 Provinsi dengan Kampus Terbanyak Pada 2025

Pemerataan akses pendidikan, salah satunya dapat dilihat dari persebaran perguruan tinggi di setiap daerah hingga ke tingkat desa. Indikator pemerataan pendidikan tinggi ini menjadi ciri dalam melihat tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10 provinsi dengan desa yang memiliki perguruan tinggi terbanyak di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Jawa Barat: 481
2. Jawa Timur: 465
3. Jawa Tengah: 294
4. Sumatra Utara: 201
5. Sulawesi Selatan: 152
6. DKI Jakarta: 128
7. Banten: 128
8. Aceh: 113
9. Sumatra Selatan: 105
10. Sumatra Barat: 101

Angka-angka ini mengonfirmasi adanya ketimpangan distribusi institusi pendidikan tinggi antarwilayah di Indonesia, yang mana Pulau Jawa masih mendominasi sebagai pusat pengembangan utama. Berbanding terbalik dengan wilayah Indonesia Timur yang rata-rata hanya memiliki jumlah perguruan tinggi di angka puluhan. Bahkan, keterbatasan ini sangat mencolok di Papua Pegunungan yang tercatat memiliki jumlah paling sedikit, yaitu hanya 8 perguruan tinggi.

Belum lagi konsentrasi universitas unggulan seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, dan ITS, berlokasi di Pulau Jawa. Diperkuat dengan data seperti QS World University Rankings 2026 dan THE WUR menunjukkan bahwa 10 besar kampus terbaik Indonesia hampir seluruhnya berada di Pulau Jawa. Meski demikian, banyak perguruan tinggi berkualitas di luar Jawa yang juga berdaya saing tinggi.

Namun, tidak dapat dipungkiri fenomena ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah besar. Akses pendidikan tinggi di daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) cenderung masih terbatas sehingga banyak masyarakat memilih menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat menengah saja.

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 10 universitas baru pada tahun ini yang difokuskan untuk mencetak sumber daya manusia unggul di sektor birokrasi, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Kebijakan ini didasari pandangan bahwa tata kelola pemerintahan yang mumpuni merupakan kunci utama kemajuan sebuah negara.

Kendati wacana ini dipandang sebagai investasi strategis bagi reformasi birokrasi, terdapat catatan kritis mengenai aspek pemerataan. Jika pembangunan institusi-institusi baru tersebut tidak direncanakan dengan distribusi wilayah yang tepat, kesenjangan akses pendidikan tinggi antar-daerah dikhawatirkan akan terus berlanjut. Selain itu, aspek kualitas akademik harus menjadi prioritas utama agar tidak sekadar mengejar target kuantitas institusi semata.