Pemerintah Akan Tutup Program Studi Yang Tidak Relevan Dengan Lapangan Kerja, Salah Satu Yang Jadi Sorotan Adalah Keguruan
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia...
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap prodi akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri dikutip Antara, Kamis (23/4/2026).
Baca juga: Rekomendasi 10 Kampus Swasta Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2026
Ketimpangan Lulusan dan Dunia Kerja
Badri menjelaskan, setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, terdiri dari 1,7 juta lulusan sarjana dan sisanya diploma. Namun, jumlah besar tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
Akibatnya, banyak lulusan yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah penyesuaian sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.
Salah satu contoh ketimpangan terlihat pada jurusan keguruan atau kependidikan. Setiap tahun, sekitar 490.000 lulusan dihasilkan, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang. Selisih yang besar ini berpotensi menciptakan pengangguran terdidik.
Fokus pada Industri Strategis
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan prodi yang selaras dengan delapan sektor industri strategis nasional, yaitu:
- Energi
- Pangan
- Kesehatan
- Pertahanan
- Maritim
- Hilirisasi
- Digitalisasi
- Manufaktur maju
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujarnya.
Baca juga: Top 10 Kampus Matematika Terbaik 2026!
Evaluasi Pembukaan Prodi di Kampus
Menurut Badri, saat ini masih banyak perguruan tinggi yang membuka prodi hanya berdasarkan tren pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia kerja. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama mismatch antara lulusan dan industri.
Karena itu, pemerintah mendorong kampus untuk lebih selektif dan berbasis kajian dalam membuka maupun mempertahankan prodi.
Peran Kampus dan Strategi Market Driving
Kemendiktisaintek juga mengajak perguruan tinggi, khususnya yang tergabung dalam Konsorsium PTKP bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga)/BKKBN, untuk terlibat aktif dalam penyusunan kajian relevansi prodi.
Selain itu, kampus didorong menerapkan strategi market driving, yakni tidak hanya mengikuti pasar, tetapi juga mampu membentuk kebutuhan industri melalui inovasi pendidikan.
“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” pungkas Badri.
