Menu MBG di Yogyakarta Kini Cantumkan Harga dan Gizi Usai Arahan Hamengkubuwono X

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menunjukkan perubahan setelah adanya arahan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Salah satu perubahan yang mulai diterapkan adalah pencantuman rincian harga makanan dan informasi gizi pada setiap paket yang dibagikan kepada siswa.

Langkah ini muncul setelah muncul berbagai keluhan masyarakat mengenai kualitas menu MBG selama bulan Ramadan. Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi agar program tersebut tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga memenuhi standar gizi serta transparansi penggunaan anggaran.

Salah satu contoh menu MBG yang dibagikan pada 2 Maret 2026 sempat menjadi sorotan di media sosial setelah diunggah oleh akun X (sebelumnya Twitter) @merapi_uncover. Dalam unggahan tersebut terlihat paket makanan lengkap dengan rincian harga serta kandungan gizi.

Menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut terdiri dari beberapa jenis makanan berikut.

• Telur ayam rebus – Rp 3.000
• Kue kacang – Rp 2.500
• Tahu walik – Rp 1.000
• Jemblem manis – Rp 1.500

Total harga makanan dalam satu paket mencapai Rp 10.000.

Selain harga, informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) juga dicantumkan pada label makanan. Dalam satu porsi, tercatat kandungan gizi sebagai berikut.

• Energi: 410,35 Kkal
• Protein: 19,4 gram
• Lemak: 17,7 gram
• Karbohidrat: 47,5 gram

Latar Belakang Arahan Sultan HB X

Beberapa hari sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X memanggil pihak penanggung jawab program MBG untuk melakukan evaluasi terhadap menu yang dianggap kurang sesuai serta tidak transparan.

Menurut Sultan, program MBG tidak boleh hanya berfokus pada pembagian makanan semata, tetapi harus memastikan kualitas gizi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Harapannya, menu diperbaiki termasuk kejelasan harganya. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear,” ujar Sultan seperti dikutip dari pertemuannya di Kompleks Kepatihan.

Arahan tersebut muncul setelah sejumlah orang tua siswa menyampaikan kritik melalui media sosial. Mereka menilai menu MBG yang dibagikan selama Ramadan cenderung kering dan dinilai kurang memenuhi kebutuhan gizi.

Dengan adanya pencantuman harga pada setiap menu, pemerintah berharap masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi yang dialokasikan oleh pemerintah. Transparansi ini juga diharapkan dapat mencegah asumsi negatif seperti dugaan penggelembungan harga atau penurunan kualitas makanan.

Dampak Transparansi Bagi Siswa di Yogyakarta

Perubahan sistem pelabelan menu ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Program tersebut memang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah dasar hingga menengah di wilayah DIY.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa menu makanan dalam program ini seharusnya disusun berdasarkan siklus menu yang diverifikasi oleh ahli gizi. Tujuannya adalah menjaga kualitas gizi makanan yang dikonsumsi siswa.

Bagi para siswa, transparansi informasi gizi dan harga dinilai dapat mengurangi polemik yang muncul di masyarakat serta memastikan makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi, khususnya selama bulan Ramadan.

Namun demikian, sebagian warganet di platform X masih menyampaikan kritik. Beberapa di antaranya mempertanyakan apakah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar memasak sendiri menu tersebut atau justru membeli dari vendor luar.

Selain itu, ada pula yang mempertanyakan keakuratan angka protein yang tercantum dalam label gizi. Sebab, satu butir telur rebus umumnya hanya mengandung sekitar 6–7 gram protein, sehingga sumber total protein sebesar 19,4 gram masih menjadi perdebatan di kalangan warganet.

Langkah Selanjutnya Program MBG di DIY

Pemerintah Daerah DIY melalui Sekretaris Daerah telah menyetujui perbaikan sistem pelabelan menu dan transparansi harga dalam program MBG. Setiap dapur SPPG diharapkan tidak lagi menyusun menu secara sembarangan tanpa memperhatikan standar gizi.

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menekankan pentingnya pengawasan agar program nasional ini dapat berjalan optimal di Yogyakarta tanpa adanya potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Masyarakat yang ingin memantau perkembangan program MBG dapat melihat pembaruan menu melalui akun resmi pemerintah DIY atau laporan dari SPPG setempat.

Situasi pelaksanaan program ini masih terus berkembang, terutama menjelang puncak bulan Ramadan ketika kebutuhan gizi siswa tetap harus diperhatikan meskipun mereka sedang menjalankan ibadah puasa.